Banyaknya Bantuan Sosial Ditolak Warga ke Pemprov Jabar

Banyaknya Bantuan Sosial Ditolak Warga ke Pemprov Jabar

88AKTIF.ORG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima kembali 579 bantuan dari masyarakat. Penolakan tersebut berasal dari tingkat RW sampai kelurahan.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan, hingga Kamis (23/4), Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyalurkan sekitar 11 ribu bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat yang terkena imbas Corona.

"Kami sudah menerima laporan 7.900 bantuan di antaranya itu sudah berhasil diserahkan. Dan kemudian, ada 579 yang dikembalikan atau direturn. Jadi serapannya 2,42 persen dari seluruh yang direncanakan," katanya saat konferensi pers daring.

DAPATKAN THR ONLINE KLIK TANDA KUNING

"Kami banyak menerima laporan kejadian terkait penyaluran bansos ini, baik itu di tingkat kelurahan, desa hingga RW. Ada juga yang mengabarkan masyarakat menolak karena jumlahnya (penerima) tidak sama (dengan pengajuan).,” ia melanjutkan.

Ia menduga, salah satu penyebab adanya penolakan tersebut karena masyarakat belum mengetahui sumber bantuan ada beberapa pintu. Bansos dari Pemerintah Provinsi senilai Rp 500 ribu, sebagian diberikan dalam bentuk sembako. AKTIFQQ DOMINO GAMPANG MENANG

Kemudian ada pintu dari Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

Setiap Kepala Keluarga yang berhak hanya bisa mendapatkan dari salah satu pintu bansos yang ada. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.

"Barangkali karena, yang pertama bantuan dari sembilan pintu turunnya tidak bersamaan. Mungkin ada yang turun lebih dulu bantuan dari Pak Gubernur. Satu RW ada dua (orang penerima), padahal yang mengajukan sekian puluh. Sisanya (orang yang masuk dalam pengajuan) diberikan dari pintu yang lain," ujarnya.

Di luar dari masalah tersebut, ada permasalahan dari sisi pendataan yang masih perlu perbaikan. Sejauh ini, data penerima yang sudah clear and clean sebanyak 445 ribu KK.

"Ini yang akan dibagikan dahulu karena datanya clear and clean. Di luar itu ada data non DTKS sampai hari ini kami masih meminta dicleansing. Kita kembalikan kembali ke kabupaten kota untuk difinalkan. Saya harap data final bisa kembali ke provinsi pada 25 april. Jumlahnya bisa jutaan (KK)," tutupnya.